LAMPIRAN 	
PERATURAN BUPATI MAGELANG	
NOMOR 50 TAHUN 2015	
TENTANG		
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	

CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA,
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG APBDESA, 
KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A.	CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

KEPALA DESA WONOGIRI
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOGIRI,

Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29ayat (9) Peraturan Bupati Magelang Nomor  Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa  menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b.	bahwa  Peraturan Desa Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Desa  Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2017;

Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	
		2.		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	
		3.		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);	
		4.		Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun  2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor  );	

Dengan Kesepakatan  Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI
dan
KEPALA DESA WONOGIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DESA WONOGIRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:
1.	Pendapatan Desa							Rp…....................
2.	Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp…..........................   
b. Bidang Pembangunan				Rp…..........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp…..........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 		Rp…..........................
e. Bidang Tak Terduga				Rp…..........................
	Jumlah Belanja						Rp…....................
Surplus/Defisit						Rp…....................
							= = = = = = = = = ===

3.	Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan				Rp. …….....................
b. Pengeluaran Pembiayaan			Rp. ...........................
Selisih Pembiayaan ( a – b )				Rp……........................
							= = = = = = = = = ======

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal  .....................

KEPALA DESA WONOGIRI,

JUNARSIH	
Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal ........

SEKRETARIS DESA WONOGIRI,

MUH SILACHUDIN		

LEMBARAN DESA WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR……......	

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WONOGIRI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017

KODE  REKENING	
URAIAN	
ANGGARAN
(Rp.)	
KETERANGAN	
1	2	3	4	
1				PENDAPATAN			
1	1			Pendapatan Asli Desa			
1	1	1		Hasil Usaha			
1	1	1	1	Hasil BUMDesa			
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa			
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1	1	1	4	Dst			
							
1	1	2		Hasil Aset Desa			
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa			
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....			
1	1	2	3	Dst			
							
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong			
							
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
							
1	2			Pendapatan Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota			
1	2	3		Alokasi Dana Desa			
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............			
1	2	4	2	Dst			
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............			
1	2	5	2	Dst			
							
1	3			Pendapatan Lain lain			
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
							
				JUMLAH PENDAPATAN			

1	2	3	4	
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	1	1	Belanja Pegawai:			
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
				-	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 			
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa			
				-	Tunjangan perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa			
				-	Tunjangan Staf Urusan Keuangan			
				-	Tunjangan BPD			
				-	purna bhakti bagi Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD yang diberhentikan			
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				-	Alat Tulis Kantor			
				-	Benda pos			
				-	Pakaian Dinas dan Atribut			
				-	Alat dan Bahan Kebersihan			
				-	Sewa Gedung kantor Desa			
				-	Perjalanan Dinas			
				-	Makan dan minum rapat			
				-	Air, Listrik,dan Telepon			
				-	Honorarium .....			
				-	dst…………………..			
							
2	1	2	3	Belanja Modal			
				-	Kendaraan dinas			
				-	Komputer/laptop			
				-	Meja dan Kursi			
				-	Mesin TIK			
				-	Filling Cabinet/Almari			
				-	dst……………………..			
							
2	1	3		Operasional BPD			
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
				-	ATK			
				-	Penggandaan			
				-	Makan dan minum rapat			
				-	dst ………………………….			
							
2	1	4		Operasional RT/ RW			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa			
				-	ATK			
				-	Penggandaan			
				-	Makan dan minum Rapat			
				-	dst ………………………….			

1	2	3	4	
2	1	5		Kegiatan .............			
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
				-	ATK			
				-	Penggandaan			
				-	Makan dan minum rapat			
				-	dst ………………………….			
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa			
				-	ATK			
				-	Penggandaan			
				-	Makan dan minum Rapat			
				-	Perjalanan Dinas			
				-	Honorarium			
				-	dst ………………………….			
							
2	2	1	3	Belanja Modal			
				-	Semen 			
				-	Pasir			
				-	Besi			
				-	Material lainnya			
							
2	2	2		………………… (kegiatan selanjutnya)			
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 			
				-	ATK			
				-	Penggandaan			
				-	Makan dan minum Rapat			
				-	Perjalanan Dinas			
				-	Honorarium			
				-	dst ………………………….			
							
2	2	2	3	Belanja  Modal			
				-	Semen 			
				-	Pasir			
				-	Besi			
				-	Material lainnya			
							
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 			
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 			
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara			
				-	Uang saku peserta			
				-	ATK			
				-	Pengadaan seragam Linmas			
				-	Makan dan minum Rapat 			
				-	Penggandaan			
				-	dst…………………			

1	2	3	4	
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga			
				Belanja Barang dan Jasa:			
				-	Honorarium			
				-	Makan dan minum Rapat			
				-	Penggandaan 			
				-	Perjalanan dinas			
				-	ATK			
				-	dst…………………			
							
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:			
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 			
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara			
				-	Uang saku peserta			
				-	ATK			
				-	Makan dan minum Rapat 			
				-	Penggandaan			
				-	dst…………………			
				-	Honor pelatih			
				-	Konsumsi 			
				-	Bahan pelatihan 			
				-	dst…………………			
							
2	4	2		Kegiatan………………………..			
							
2	5			Bidang Tak Terduga 			
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 			
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:			
				-	Honor tim 			
				-	Konsumsi			
				-	Obat-obatan 
-	dst……………………			
							
2	5	2		Kegiatan………………………			
							
				JUMLAH  BELANJA 			
				SURPLUS / DEFISIT			
							
3				PEMBIAYAAN 			
3	1			Penerimaan Pembiayaan 			
3	1	1		SILPA 			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 			
3	1	3		Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan 			
				JUMLAH  ( RP )			

1	2	3	4	
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 			
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 			
				JUMLAH ( RP )			

KEPALA DESA WONOGIRI

TTD

JUNARSIH	

B.	CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG APBDesa

KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA… (Nama Desa)
NOMOR … ....TAHUN …

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...........
TAHUN ANGGARAN ..................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..........(Nama Desa),

Menimbang	: a.	Bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... belum dapat ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember .......;
 b. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Magelang Nomor  …… Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa khusus untuk belanja penghasilan tetap dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah DesadanTunjangan serta operasional BPDdapat dikeluarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ............

Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	
		2.		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

		3.		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);	
		4.		Peraturan Bupati Magelang Nomor …. Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor ........);	

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA ................ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA………………. TAHUN ANGGARAN ....................

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1.	Pendapatan Desa							Rp…....................
2.	Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp…..........................   
b. Bidang Pembangunan				Rp…..........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp…..........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 		Rp…..........................
e. Bidang Tak Terduga				Rp…..........................
	Jumlah Belanja						Rp…....................
Surplus/Defisit						Rp…....................
							= = = = = = = = = ===
3.	Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan				Rp. …….....................
b. Pengeluaran Pembiayaan			Rp. ...........................
Selisih Pembiayaan ( a – b )				Rp……........................
							= = = = = = = = = ======

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini  dalam Berita Desa.

Ditetapkan di  ....................
pada tanggal  .....................

KEPALA DESA ...................,

.............................	
Diundangkan di ....
pada tanggal

SEKRETARIS DESA..................,

.....................		

BERITA DESA .........................TAHUN………....NOMOR……......	

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA ..............
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ............. .............
TAHUN ANGGARAN ............

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA………….... TAHUN ANGGARAN………….

KODE  REKENING	
URAIAN	
ANGGARAN
(Rp.)	
KETERANGAN	
1	2	3	4	
1				PENDAPATAN			
1	1			Pendapatan Asli Desa			
1	1	1		Hasil Usaha			
1	1	1	1	Hasil BUMDesa			
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa			
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1	1	1	4	dst			
							
1	1	2		Hasil Aset Desa			
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa			
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....			
1	1	2	3	dst			
							
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong			
							
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
							
1	2			Pendapatan Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota			
1	2	3		Alokasi Dana Desa			
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............			
1	2	4	2	Dst			
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............			
1	2	5	2	Dst			
							
1	3			Pendapatan Lain lain			
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
							
				JUMLAH PENDAPATAN			

1	2	3	4	
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	1	1	Belanja Pegawai:			
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa			
				-	Tunjangan BPD			
							
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				-	Alat Tulis Kantor			
				-	Benda pos			
				-	Pakaian Dinas dan Atribut			
				-	Alat dan Bahan Kebersihan			
				-	Sewa Gedung kantor Desa			
				-	Perjalanan Dinas			
				-	Makan dan minum rapat			
				-	Air, Listrik,dan Telepon			
				-	Honorarium .....			
				-	dst…………………..			
							
2	1	2	3	Belanja Modal			
				-	Kendaraan dinas			
				-	Komputer/laptop			
				-	Meja dan Kursi			
				-	Mesin TIK			
				-	Filling Cabinet/Almari			
				-	dst……………………..			
							
2	1	3		Operasional BPD			
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
				-	ATK			
				-	Penggandaan			
				-	Makan dan minum rapat			
				-	dst ………………………….			
							
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa			
							
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 			
							
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 			
							
2	5			Bidang Tak Terduga 			
							
				JUMLAH  BELANJA 			
				SURPLUS/DEFISIT			

1	2	3	4	
3				PEMBIAYAAN 			
3	1			Penerimaan Pembiayaan 			
3	1	1		SILPA 			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 			
3	1	3		Hasil KekayaanDesa Yang dipisahkan 			
				JUMLAH  (RP)			
							
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 			
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 			
				JUMLAH (RP)			

KEPALA DESA ………………

TTD

……………………………….	

C.	CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN
Jl. ……………..  No. 59 Telp. .................. Fax ........................
Kode Pos...............

KEPUTUSAN CAMAT ……………….
NOMOR : ………………………

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ………………. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……………..
TAHUN ANGGARAN ………….

CAMAT …………………..,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor …. Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa …………… tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ……………….. Tahun Anggaran ……….. perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang  Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ……………… tentang AnggaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa ……………….. Tahun Anggaran ………..;
	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6.	Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 20);
7.	Peraturan Bupati Magelang Nomor  Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor );
	
MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan	:		
KESATU	:	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa .............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .............. Tahun Anggaran .......... sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan Camat ini.	
KEDUA	:	Kepala Desa ................ bersama Badan Permusyawaratan Desa .............. wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa .............tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa ……………….. Tahun Anggaran ………..berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Camat ini.	
KETIGA	:	Dalam hal Kepala Desa ................... dan Badan Permusyawaratan Desa .............. tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ............... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .............. Tahun Anggaran .......... menjadi Peraturan Desa, Camat akan mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati Magelang.	
KEEMPAT	:	Kepala Desa ................ wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan untuk.	
KELIMA	:	Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
Ditetapkan di  ………………
Pada tanggal   ……………..

CAMAT …………….........,

………………………

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN CAMAT ...........
NOMOR : ......................
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ............... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA................ TAHUN ANGGARAN ...............

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ...............
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA................ 
TAHUN ANGGARAN ...............

A.	FORMAT SUSUNAN APBDESA
1.	.........
2.	dst

B.	KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	.........
2.	dst

C.	KESESUAIAN DENGAN RKPDESA TAHUN BERKENAAN
1.	.........
2.	dst

D.	KESERASIAN ANTARA KEBIJAKAN KABUPATEN DAN KEBIJAKAN DESA
1.	.........
2.	dst

E.	KESERASIAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM
1.	.........
2.	dst

F.	KESESUAIAN DENGAN STANDARISASI INDEKS HARGA
1.	.........
2.	dst

CAMAT ....................

..........................

D.	CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA… (Nama Desa)
NOMOR … ....TAHUN …

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR ……TAHUN …… TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …………………
TAHUN ANGGARAN ..................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..........(Nama Desa),

Menimbang	: 	bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Magelang Nomor : .................... tentang Pembatalan Peraturan Desa ............. Nomor ......... Tahun .........., perlu menetapkan Peraturan Desa  .............. tentang Pencabutan Peraturan Desa ............. Nomor ..... Tahun ........... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa………….. Tahun Anggaran ......

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);	
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;	
		5.	Peraturan Bupati Magelang Nomor   Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
		6.	Keputusan Bupati Magelang Nomor : .................... tentang Pembatalan Peraturan Desa ............. Nomor ........ Tahun ...........	

Dengan Kesepakatan  Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
dan
KEPALA DESA ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DESA ................ TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ................NOMOR ...... TAHUN ........ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN .............

Pasal I

Peraturan Desa ............. Nomor ....... Tahun ........... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........(Lembaran Desa…………… Tahun ……… Nomor …..) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ………………...

Ditetapkan di ………………
pada tanggal ……………….

KEPALA DESA …………..,

ttd

……………………..
Diundangkan di ....
pada tanggal

SEKRETARIS DESA..................,

.....................
		
LEMBARAN DESA .........................TAHUN………....NOMOR……......

	
E.	CONTOH FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa

KEPALA DESA ……………….
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA ......................
NOMOR ............ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .......................

Menimbang :	a.	bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran …………;
b.	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Magelang Nomor …… Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magelang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
c.	bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa …… tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ………….;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5539) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5717);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4.	Peraturan Bupati Magelang Nomor .... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor ...…);
5.	Peraturan Desa ……… Nomor ….. Tahun ….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ….;
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
	dan	
KEPALA DESA ................

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DESA ................  NOMOR …… TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2015   setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. Semula	Rp…………
b. Bertambah/ berkurang	Rp…………
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan	Rp………
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Semula	Rp…………
2) Bertambah/ berkurang	Rp…………
Jumlah bidang penyelenggaran
pemerintahan setelah perubahan	Rp………
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Semula	Rp………
2) Bertambah/ berkurang	Rp………
Jumlah bidang pembangunan desa
setelah perubahan	Rp…………
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Semula	Rp…………
2) Bertambah/ berkurang	Rp…………
Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan
setelah perubahan	Rp…………
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Semula	Rp…………
2) Bertambah/ berkurang	Rp…………
Jumlah bidang pemberdayaan
Masyarakat setelah perubahan	Rp…………
e. Bidang Tidak Terduga
1) Semula	Rp…………
2) Bertambah/ berkurang	Rp…………
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan	Rp…………

Jumlah Belanja Desa
1) Semula	Rp……………
2) Bertambah/ berkurang	Rp……………
Jumlah belanja desa setelah
perubahan	Rp…………
Surplus/Defisit
1) Semula	Rp……………
2) Bertambah/ berkurang	Rp……………
Jumlah surplus/defisit setelah
perubahan	Rp…………

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula	Rp……………
2) Bertambah/ berkurang	Rp……………
Jumlah penerimaan pembiyaan
setelah perubahan	Rp…………
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula	Rp……………
2) Bertambah/ berkurang	Rp……………
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan	Rp…………
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp……......
Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a – b )	Rp……......

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ……………..

Ditetapkan di ……….……….. pada tanggal ………………….

KEPALA DESA ………………,

………………………

Diundangkan di ……………………..
pada tanggal ………………………….

SEKRETARIS DESA …………………

……………………………

LEMBARAN DESA................... TAHUN ……………… NOMOR .........

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ..............
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ............. .............
TAHUN ANGGARAN ............

RINCIAN STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA………….... TAHUN ANGGARAN ………….

KODE    REKENING	
URAIAN	
ANGGARAN
(Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Prosentase (%)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	
1				PENDAPATAN					
1	1			Pendapatan Asli Desa					
1	1	1		Hasil Usaha					
1	1	1	1	Hasil BUMDesa					
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa					
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa					
1	1	1	4	dst					
									
1	1	2		Hasil Aset Desa					
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa					
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....					
1	1	2	3	dst					
									
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong					
									
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
									
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa					
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	4	2	Dst					
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	5	2	Dst					
									
1	3			Pendapatan Lain lain					
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	2	3	4	5	6	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
									
				JUMLAH PENDAPATAN					
									
2				BELANJA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1	Belanja Pegawai:					
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					
				-	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 					
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa					
				-	tunjangan perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa					
				-	tunjangan Staf Urusan Keuangan					
				-	Tunjangan BPD					
				-	purna bhakti bagi Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD yang diberhentikan					
2	1	2		Operasional Perkantoran					
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	Alat Tulis Kantor					
				-	Benda pos					
				-	Pakaian Dinas dan Atribut					
				-	Alat dan Bahan Kebersihan					
				-	Sewa Gedung kantor Desa					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	Air, Listrik,dan Telepon					
				-	Honorarium .....					
				-	dst…………………..					
									
2	1	2	3	Belanja Modal					
				-	Kendaraan dinas					
				-	Komputer/laptop					
				-	Meja dan Kursi					
				-	Mesin TIK					
				-	Filling Cabinet/Almari					
				-	dst……………………..					
									
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					
1	2	3	4	5	6	
						
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	dst ………………………….					
									
2	1	5		Kegiatan .............					
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	1	3	Belanja Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	2	2		………………… (kegiatan selanjutnya)					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	2	3	Belanja  Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
1	2	3	4	5	6	
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Pengadaan seragam Linmas					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
									
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga					
				Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Penggandaan 					
				-	Perjalanan dinas					
				-	ATK					
				-	dst…………………					
									
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
				-	Honor pelatih					
				-	Konsumsi 					
				-	Bahan pelatihan 					
				-	dst…………………					
									
2	4	2		Kegiatan………………………..					
									
2	5			Bidang Tak Terduga 					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 					
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honor tim 					
				-	Konsumsi					
				-	Obat-obatan 
-	dst……………………					
									
2	5	2		Kegiatan………………………					
									
				JUMLAH  BELANJA 					
				SURPLUS / DEFISIT					
1	2	3	4	5	6	
3				PEMBIAYAAN 					
3	1			Penerimaan Pembiayaan 					
3	1	1		SILPA 					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 					
3	1	3		Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan 					
				JUMLAH  ( RP )					
									
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 					
				JUMLAH ( RP )					

KEPALA DESA ………………

TTD

……………………………….

F.	CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA  ANGGARAN BIAYA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................

1.	Bidang     : ..............................
2.	Kegiatan : ..............................
3.	Waktu Pelaksanaan  : bulan ……………….

Rincian Pendanaan       :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp.)	JUMLAH
(Rp.)	
1	2	3	4	5	

					

					

					

					
JUMLAH (Rp.)		

Disetujui/mengesahkan
Kepala  Desa

……………………………………	................., tanggal ………………….

Pelaksana Kegiatan

…………………………………….	

Cara  pengisian :
1.	Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan  klasifikasi kelompok belanja desa.
2.	Kegiatan diisi dengan kode rekening  sesuai  dengan urutan kegiatan  dalam APBDesa.
3.	kolom 1 diisi dengan nomor urut
4.	kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5.	kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6.	kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7.	kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

G.	CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  ( SPP )
Nomor : ……../……………./ …………../20..

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................

1.	Bidang     : ..............................
2.	Kegiatan : ..............................
3.	Waktu Pelaksanaan  :

Rincian Pendanaan        :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU(Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG
(Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI(Rp.)	SISA DANA
(Rp.)	

							

	JUMLAH						

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris   Desa

……………………………………	................., tanggal ………………….

Pelaksana Kegiatan

…………………………………….	

Setujui untuk dibayarkan
Kepala  Desa

……………………………………	Telah dibayar lunas
Bendahara

…………………………………….	

Petunjuk pengisian:
1.	Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan  klasifikasi kelompok belanja desa.
2.	Kegiatan diisi dengan kode rekening  sesuai  dengan urutan kegiatan  dalam APBDesa.
3.	Kolom 1 dengan nomor urut.
4.	Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5.	Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6.	Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7.	Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8.	Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9.	Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

H.	CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
Nomor : ……../……………./ …………../20..

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................

1.	Bidang     : ..............................
2.	Kegiatan : ..............................

NO.	PENERIMA	URAIAN 	JUMLAH 
(Rp.)	
1	2	3	4	

				
JUMLAH (Rp.)		

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Seksi ……………….. selaku Pelaksana Kegiatan ………………… menyatakan bertanggungjawab atas segala pengeluaran pembayaran sesuai SPP Nomor : ……………………..
Bukti-bukti pengeluaran atas belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
				
		..............,tanggal .................	
		
Pelaksana Kegiatan	

		...............................................	
				
Cara pengisian:			
1.	Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan  klasifikasi kelompok belanja desa.
2.	Kegiatan diisi dengan kode rekening  sesuai  dengan urutan kegiatan  dalam APBDesa
3.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4.	Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5.	Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6.	kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7.	baris jumlah diisi jumlah keseluruhan	

G.	CONTOH FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA………………..  KECAMATAN…………………..
TAHUN ANGGARAN…………………………………….
1.	Bidang	:
2.	Kegiatan	:
No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)	Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)	
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

		Jumlah								
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran		
						Total Pengeluaran + Saldo Kas		

.................................., .........................................

Pelaksana Kegiatan

.....................................

Cara pengisian:
1.	Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2.	Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4.	Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5.	Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6.	Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7.	Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8.	Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9.	Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10.	Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11.	Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12.	Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

H.	CONTOH FORMAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1.	 Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .......................

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	
PENERIMAAN
(Rp.)	
PENGELUARAN
(Rp.)	NO BUKTI 	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

												

		JUMLAH							

……………., tanggal …………………

MENGETAHUI 				BENDAHARA DESA,
	KEPALA DESA,		

…………………………………..			………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan :  
sebelum ditandatangani  Kepala Desa wajib  di periksa dan di paraf  oleh Sekretaris Desa.
2.	
Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ........

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN
(Rp.)	PENYETORAN 
(Rp.)	SALDO
(Rp.)	
1	2	3	4		5	

						

JUMLAH				

                                                                               …………….,  …………………

MENGETAHUI 				                                                                            BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,		

....……………………		                                                                                     ………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
3.	
Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .........
																BULAN		:
																BANK CABANG	:
																REK. NO.		:	
No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	
				SETORAN
(Rp.)	BUNGA BANK
(Rp.)	PENARIKAN
(Rp.)	PAJAK
(Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										
										
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI							
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF							
…………., ........... …………………
MENGETAHUI 														BENDAHARA DESA,
	KEPALA DESA,		

…………………………………..													          ………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank

I.	CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BULAN ......................... TAHUN ............

KODE  REKENING	URAIAN	ANGGARAN
(Rp.)	REALISASI S.D BULAN LALU (Rp.)	REALISASI BULAN INI (Rp.)	REALISASI S.D BULAN INI (Rp.)	SALDO
(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1				PENDAPATAN						
1	1			Pendapatan Asli Desa						
1	1	1		Hasil Usaha						
1	1	1	1	Hasil BUMDesa						
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa						
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	1	1	4	dst						
										
1	1	2		Hasil Aset Desa						
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa						
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....						
1	1	2	3	dst						
										
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong						
										
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah						
										
1	2			Pendapatan Transfer						
1	2	1		Dana Desa						
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota						
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3		Alokasi Dana Desa						
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi						
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............						
1	2	4	2	Dst						
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten						
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............						
1	2	5	2	Dst						
										
1	3			Pendapatan Lain lain						
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah						
										
				JUMLAH PENDAPATAN						
										
2				BELANJA						
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
2	1	1	1	Belanja Pegawai:						
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat						
				-	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 						
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa						
				-	tunjangan perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa						
				-	tunjangan Staf Urusan Keuangan						
				-	Tunjangan BPD						
1	2	3	4	5	6	7	
				-	purna bhakti bagi Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD yang diberhentikan						
2	1	2		Operasional Perkantoran						
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa						
				-	Alat Tulis Kantor						
				-	Benda pos						
				-	Pakaian Dinas dan Atribut						
				-	Alat dan Bahan Kebersihan						
				-	Sewa Gedung kantor Desa						
				-	Perjalanan Dinas						
				-	Makan dan minum rapat						
				-	Air, Listrik,dan Telepon						
				-	Honorarium .....						
				-	dst…………………..						
										
2	1	2	3	Belanja Modal						
				-	Kendaraan dinas						
				-	Komputer/laptop						
				-	Meja dan Kursi						
				-	Mesin TIK						
				-	Filling Cabinet/Almari						
				-	dst……………………..						
										
2	1	3		Operasional BPD						
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa						
				-	ATK						
				-	Penggandaan						
				-	Makan dan minum rapat						
				-	dst ………………………….						
1	2	3	4	5	6	7	
2	1	4		Operasional RT/ RW						
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa						
				-	ATK						
				-	Penggandaan						
				-	Makan dan minum Rapat						
				-	Perjalanan dinas						
				-	dst ………………………….						
										
2	1	5		Kegiatan .............						
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa						
				-	ATK						
				-	Penggandaan						
				-	Makan dan minum rapat						
				-	dst ………………………….						
										
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa						
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi						
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa						
				-	ATK						
				-	Penggandaan						
				-	Makan dan minum Rapat						
				-	Perjalanan Dinas						
				-	Honorarium						
				-	dst ………………………….						
										
2	2	1	3	Belanja Modal						
				-	Semen 						
				-	Pasir						
				-	Besi						
				-	Material lainnya						
1	2	3	4	5	6	7	
							
2	2	2		………………… (kegiatan selanjutnya)						
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 						
				-	ATK						
				-	Penggandaan						
				-	Makan dan minum Rapat						
				-	Perjalanan Dinas						
				-	Honorarium						
				-	dst ………………………….						
										
2	2	2	3	Belanja  Modal						
				-	Semen 						
				-	Pasir						
				-	Besi						
				-	Material lainnya						
										
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 						
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban						
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:						
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 						
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara						
				-	Uang saku peserta						
				-	ATK						
				-	Pengadaan seragam Linmas						
				-	Makan dan minum Rapat 						
				-	Penggandaan						
				-	dst…………………						

1	2	3	4	5	6	7	
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga						
				Belanja Barang dan Jasa:						
				-	Honorarium						
				-	Makan dan minum Rapat						
				-	Penggandaan 						
				-	Perjalanan dinas						
				-	ATK						
				-	dst…………………						
										
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 						
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat						
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:						
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 						
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara						
				-	Uang saku peserta						
				-	ATK						
				-	Makan dan minum Rapat 						
				-	Penggandaan						
				-	dst…………………						
				-	Honor pelatih						
				-	Konsumsi 						
				-	Bahan pelatihan 						
				-	dst…………………						
										
2	4	2		Kegiatan………………………..						
										
2	5			Bidang Tak Terduga 						
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 						
1	2	3	4	5	6	7	
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:						
				-	Honor tim 						
				-	Konsumsi						
				-	Obat-obatan 
-	dst……………………						
										
2	5	2		Kegiatan………………………						
										
				JUMLAH  BELANJA 						
				SURPLUS / DEFISIT						
										
3				PEMBIAYAAN 						
3	1			Penerimaan Pembiayaan 						
3	1	1		SILPA 						
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 						
3	1	3		Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan 						
				JUMLAH  ( RP )						
										
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 						
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 						
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 						
				JUMLAH ( RP )						

..................................., .........................................
MENGETAHUI,
KEPALA DESA ........................

.....................................		
BENDAHARA DESA ........................

..........................................	

J.	CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
1.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
SEMESTER  PERTAMA
PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN………….

KODE  REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	
1				PENDAPATAN					
1	1			Pendapatan Asli Desa					
1	1	1		Hasil Usaha					
1	1	1	1	Hasil BUMDesa					
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa					
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa					
1	1	1	4	dst					
									
1	1	2		Hasil Aset Desa					
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa					
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....					
1	1	2	3	dst					
									
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong					
									
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
									
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa					
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	4	2	Dst					
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	5	2	Dst					
									
1	3			Pendapatan Lain lain					
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
				JUMLAH PENDAPATAN					

1	2	3	4	5	6	
									
2				BELANJA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1	Belanja Pegawai:					
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					
				-	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 					
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa					
				-	tunjangan perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa					
				-	tunjangan Staf Urusan Keuangan					
				-	Tunjangan BPD					
				-	purna bhakti bagi Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD yang diberhentikan					
									
2	1	2		Operasional Perkantoran					
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	Alat Tulis Kantor					
				-	Benda pos					
				-	Pakaian Dinas dan Atribut					
				-	Alat dan Bahan Kebersihan					
				-	Sewa Gedung kantor Desa					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	Air, Listrik,dan Telepon					
				-	Honorarium .....					
				-	dst…………………..					
									
2	1	2	3	Belanja Modal					
				-	Kendaraan dinas					
				-	Komputer/laptop					
				-	Meja dan Kursi					
				-	Mesin TIK					
				-	Filling Cabinet/Almari					
				-	dst……………………..					
									
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					

1	2	3	4	5	6	
									
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	dst ………………………….					
									
2	1	5		Kegiatan .............					
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	1	3	Belanja Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	2	2		………………… (kegiatan selanjutnya)					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	2	3	Belanja  Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					

1	2	3	4	5	6	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Pengadaan seragam Linmas					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
									
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga					
				Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Penggandaan 					
				-	Perjalanan dinas					
				-	ATK					
				-	dst…………………					
									
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
				-	Honor pelatih					
				-	Konsumsi 					
				-	Bahan pelatihan 					
				-	dst…………………					
									
2	4	2		Kegiatan………………………..					
									
2	5			Bidang Tak Terduga 					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 					
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honor tim 					
				-	Konsumsi					
				-	Obat-obatan 
-	dst……………………					
									
2	5	2		Kegiatan………………………					

1	2	3	4	5	6	
									
				JUMLAH  BELANJA 					
				SURPLUS / DEFISIT					
									
3				PEMBIAYAAN 					
3	1			Penerimaan Pembiayaan 					
3	1	1		SILPA 					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 					
3	1	3		Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan 					
				JUMLAH  ( RP )					
									
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 					
				JUMLAH ( RP )					

KEPALA DESA .......................

....................................

2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
SEMESTER  AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN ………….

KODE  REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	
1				PENDAPATAN					
1	1			Pendapatan Asli Desa					
1	1	1		Hasil Usaha					
1	1	1	1	Hasil BUMDesa					
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa					
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa					
1	1	1	4	dst					
									
1	1	2		Hasil Aset Desa					
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa					
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....					
1	1	2	3	dst					
									
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong					
									
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
									
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa					
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	4	2	Dst					
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	5	2	Dst					
									
1	3			Pendapatan Lain lain					
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
				JUMLAH PENDAPATAN					

1	2	3	4	5	6	
									
2				BELANJA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1	Belanja Pegawai:					
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					
				-	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 					
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa					
				-	tunjangan perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa					
				-	tunjangan Staf Urusan Keuangan					
				-	Tunjangan BPD					
				-	purna bhakti bagi Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD yang diberhentikan					
									
2	1	2		Operasional Perkantoran					
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	Alat Tulis Kantor					
				-	Benda pos					
				-	Pakaian Dinas dan Atribut					
				-	Alat dan Bahan Kebersihan					
				-	Sewa Gedung kantor Desa					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	Air, Listrik,dan Telepon					
				-	Honorarium .....					
				-	dst…………………..					
									
2	1	2	3	Belanja Modal					
				-	Kendaraan dinas					
				-	Komputer/laptop					
				-	Meja dan Kursi					
				-	Mesin TIK					
				-	Filling Cabinet/Almari					
				-	dst……………………..					
									
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					

1	2	3	4	5	6	
									
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	dst ………………………….					
									
2	1	5		Kegiatan .............					
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	1	3	Belanja Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	2	2		………………… (kegiatan selanjutnya)					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	2	3	Belanja  Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					

1	2	3	4	5	6	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Pengadaan seragam Linmas					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
									
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga					
				Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Penggandaan 					
				-	Perjalanan dinas					
				-	ATK					
				-	dst…………………					
									
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
				-	Honor pelatih					
				-	Konsumsi 					
				-	Bahan pelatihan 					
				-	dst…………………					
									
2	4	2		Kegiatan………………………..					
									
2	5			Bidang Tak Terduga 					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 					
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honor tim 					
				-	Konsumsi					
				-	Obat-obatan 
-	dst……………………					

1	2	3	4	5	6	
									
2	5	2		Kegiatan………………………					
									
				JUMLAH  BELANJA 					
				SURPLUS / DEFISIT					
									
3				PEMBIAYAAN 					
3	1			Penerimaan Pembiayaan 					
3	1	1		SILPA 					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 					
3	1	3		Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan 					
				JUMLAH  ( RP )					
									
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 					
				JUMLAH ( RP )					

KEPALA DESA .......................

....................................

K.	FORMAT PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG- JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

KEPALA DESA ........
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA .....................
NOMOR  ............  TAHUN..........

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN ..................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .......................,

Menimbang	: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  Kepala Desa wajib menyusun  Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran........;
b.	bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran........ sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Desa  ................. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran.........;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).	
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);	
		4.	Peraturan Bupati Magelang Nomor   Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor ........)	
		5.	Peraturan Desa ................. Nomor .......... Tahun ............... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................... Tahun Anggaran ...............(Lembaran Desa ..................... Tahun ............. Nomor ..........)	

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
DAN
KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DESA ....................... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN ........

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1.	Pendapatan Desa					Rp…....................
2.	Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp….......................   
b. Bidang Pembangunan				Rp…........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp…........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 		Rp…........................
e. Bidang Tak Terduga				Rp….........................
	Jumlah Belanja						Rp….........................
Surplus/Defisit						Rp…......................
							= = = = = = = = = ===

4.	Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan				Rp. ……...................
b. Pengeluaran Pembiayaan			Rp. .........................
Selisih Pembiayaan ( a – b )				Rp…….....................
							= = = = = = = = = =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1.	Lampiran I    	:	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ………;	
2.	Lampiran II	:	Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun ……..;	
3.	Lampiran III	:	Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa; dan	
4.	Lampiran IV	:	Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa. 

Ditetapkan di  ................
Pada tanggal  .................  

KEPALA DESA ...................,

.............................
Diundangkan di ....
pada tanggal

SEKRETARIS DESA..................,

                   .....................

LEMBARAN DESA.............................TAHUN.............NOMOR.........

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA.................
NOMOR ...........TAHUN ...........
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ............... TAHUN ANGGARAN .......

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA …………………
TAHUN ANGGARAN………………….

KODE  REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	
1				PENDAPATAN					
1	1			Pendapatan Asli Desa					
1	1	1		Hasil Usaha					
1	1	1	1	Hasil BUMDesa					
1	1	1	2	Hasil pengelolaan tanah kas desa					
1	1	1	3	Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa					
1	1	1	4	dst					
									
1	1	2		Hasil Aset Desa					
1	1	2	1	Hasil pengelolaan pasar desa					
1	1	2	2	Hasil penyewaan ....					
1	1	2	3	dst					
									
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong					
									
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
									
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa					
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
1	2	4	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	4	2	Dst					
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
1	2	5	1	Bantuan Keuangan ............					
1	2	5	2	Dst					

1	2	3	4	5	6	
									
1	3			Pendapatan Lain lain					
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
				JUMLAH PENDAPATAN					
									
2				BELANJA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1	Belanja Pegawai:					
				-	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					
				-	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 					
				-	Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa					
				-	tunjangan perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa					
				-	tunjangan Staf Urusan Keuangan					
				-	Tunjangan BPD					
				-	purna bhakti bagi Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD yang diberhentikan					
									
2	1	2		Operasional Perkantoran					
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	Alat Tulis Kantor					
				-	Benda pos					
				-	Pakaian Dinas dan Atribut					
				-	Alat dan Bahan Kebersihan					
				-	Sewa Gedung kantor Desa					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	Air, Listrik,dan Telepon					
				-	Honorarium .....					
				-	dst…………………..					
									
2	1	2	3	Belanja Modal					
				-	Kendaraan dinas					
				-	Komputer/laptop					
				-	Meja dan Kursi					
				-	Mesin TIK					
				-	Filling Cabinet/Almari					
				-	dst……………………..					

1	2	3	4	5	6	
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					
									
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	dst ………………………….					
									
2	1	5		Kegiatan .............					
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum rapat					
				-	dst ………………………….					
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	1	3	Belanja Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					
									
2	2	2		………(kegiatan selanjutnya)					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 					
				-	ATK					
				-	Penggandaan					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Perjalanan Dinas					
				-	Honorarium					
				-	dst ………………………….					
									
2	2	2	3	Belanja  Modal					
				-	Semen 					
				-	Pasir					
				-	Besi					
				-	Material lainnya					

1	2	3	4	5	6	
									
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
									
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Pengadaan seragam Linmas					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
									
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga					
				Belanja Barang dan Jasa:					
				-	Honorarium					
				-	Makan dan minum Rapat					
				-	Penggandaan 					
				-	Perjalanan dinas					
				-	ATK					
				-	dst…………………					
									
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honorarium Pelatih/Nara sumber 					
				-	Honorarium Panitia Penyelenggara					
				-	Uang saku peserta					
				-	ATK					
				-	Makan dan minum Rapat 					
				-	Penggandaan					
				-	dst…………………					
				-	Honor pelatih					
				-	Konsumsi 					
				-	Bahan pelatihan 					
				-	dst…………………					
									
2	4	2		Kegiatan………………………..					
									
2	5			Bidang Tak Terduga 					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 					

1	2	3	4	5	6	
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
				-	Honor tim 					
				-	Konsumsi					
				-	Obat-obatan 
-	dst……………………					
									
2	5	2		Kegiatan………………………					
									
				JUMLAH  BELANJA 					
				SURPLUS / DEFISIT					
									
3				PEMBIAYAAN 					
3	1			Penerimaan Pembiayaan 					
3	1	1		SILPA 					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 					
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 					
				JUMLAH  ( RP )					
									
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 					
				JUMLAH ( RP )					

KEPALA DESA .............................

.......................................

	LAMPIRAN II
PERATURAN DESA.................
NOMOR ...........TAHUN ...........
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ............... TAHUN ANGGARAN .......	

LAPORAN KEKAYAAN  MILIK  DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .......

URAIAN	TAHUN N 
(Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1
(Tahun Sebelumnya)	
I.	ASET DESA
A.	ASET LANCAR
1.	Kas Desa
a.	Uang kas di Bendahara Desa
b.	Rekening Kas Desa			
2.	Piutang
a.	Piutang Sewa Tanah
b.	Piutang Sewa Gedung
c.	dst......			
3.	Persediaan 
a.	Kertas Segel
b.	Materai
c.	dst......			
JUMLAH ASET LANCAR			

B.	ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
i.	- Penyertaan Modal Pemerintah Desa			
b.	2. Aset Tetap
-	Tanah
-	Peralatan dan Mesin
-	Gedung dan bangunan
-	Jalan, Jaringan dan Instalasi
-	dst.......			
c.	3. Dana Cadangan
i.	- Dana Cadangan
d.	4. Aset tidak lancar Lainnya			
			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR			
JUMLAH ASET   (A + B)			
II.  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
     JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
			
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II )			

TANGGAL ..............................
TTD

(KEPALA DESA ..............)

Penjelasan tabel:
1.	Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2.	Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3.	Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung  yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4.	Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa  yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5.	Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6.	Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7.	Kewajiban  adalah  utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8.	Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :
Terkait dengan angka 7,  bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.  

	LAMPIRAN III
PERATURAN DESA...
NOMOR ....TAHUN ....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... TAHUN ANGGARAN ......	

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA	
							
Desa	: …………					
Kecamatan	: ……………					
Kabupaten	: ……………					
								
No.	Jenis Kegiatan
	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah
(Rp)	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Sub Total Jenis Kegiatan (1)	 	 	 	 	Rp. 	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Sub Total Jenis Kegiatan (2)	 	 	 	 	Rp. 	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Sub Total Jenis Kegiatan (3)	 	 	 	 	Rp. 	

	 		 	 	 	 	
 	         Sub Total (4)	 	 	 	 	Rp. 	
 	 Total (1 s/d 4)	 	 	 	 	Rp. 	

...................., .................	
					Kepala  Desa

		
					.........................		

	LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA.............
NOMOR ……...TAHUN ...........
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... TAHUN ANGGARAN ......	

IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA  ………………………….
KECAMATAN ……………………………………
TAHUN ANGGARAN ...................................	

KODE  REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET	
1	2	3	4	5	6	
1				PENDAPATAN					
1	1			Pendapatan Asli Desa					
1	1	1		Hasil Usaha					
1	1	2		Hasil Aset Desa					
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong					
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
									
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa					
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
1	2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
1	2	5		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
									
1	3			Pendapatan Lain lain					
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
									
				JUMLAH PENDAPATAN					
									
2				BELANJA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1	Belanja Pegawai:					
1	2	3	4	5	6	
						
2	1	2		Operasional Perkantoran					
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
2	1	2	3	Belanja Modal					
						
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
									
2	1	4		Operasional RT/ RW					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
									
2	1	5		Kegiatan .............					
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
									
2	2			Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa					
2	2	1	3	Belanja Modal					
									
2	2	2		………(kegiatan selanjutnya)					
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa 					
									
2	2	2	3	Belanja  Modal					
									
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
									
2	3	2	2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga					
									
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat 					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
2	4	2		Kegiatan………………………..					
									
2	5			Bidang Tak Terduga 					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa 					
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:					
2	5	2		Kegiatan………………………					
									
				JUMLAH  BELANJA 					
				SURPLUS / DEFISIT					
									
3				PEMBIAYAAN 					
3	1			Penerimaan Pembiayaan 					
3	1	1		SILPA 					

1	2	3	4	5	6	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan 					
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 					
				JUMLAH  ( RP )					
									
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan 					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan 					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa 					
				JUMLAH ( RP )					

KEPALA DESA ................

........................................

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006